INDONESIA DAN RESOLUSI JIHAD

Jumat, 11 November 2011

Oleh: Adriansyah

Indonesia adalah republik yang didirikan oleh para pahlawan, aktivis, cendikiawan dan ulama. Mereka yakin bahwa yang namanya kolonialisme, imperialisme dan kapitalisme adalah penyebab utama dari penindasan bangsa ini. Maka, para pendiri bangsa ini melakukan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan , baik perjuangan melalui perang, politik dan jalur kultural.


Untuk jalur perang dilakukan oleh para rakyat kecil, para santri, dan tentara. Yang menggunakan jalur politik adalah para cendikiawan dan aktivis, sedangkan yang menggunakan jalur kultural adalah para kyai-kyai di pesantren. Pada saat ingin merebut kemerdekaan, dalam beragama tidak ada konflik ideologi atau mazahab, bahkan kaum nasionalis sekuler bisa berjuang bersama dengan para kyai.


Hari pahlawan pada tanggal 10 November 1945, merupakan peristiwa dimana rakyat Indonesia berjuang bersama untuk meraih kemerdekaan dengan mengusir Belanda dari NKRI. Namun, tidak boleh kita lupakan peran ulama kharismatik seperti KH.Hasyim Asy’ari beserta para ulama NU lainnya yang mengeluarkan resolusi jihad pada 22 Oktober 1945, bahwa para kyai mengeluarkan fatwa untuk memerangi serdadu Belanda yang mencoba kembali,dan hukumnya adalah fardu ain.


Setelah kolonial Belanda angkat kaki dari republik ini, tiba saatnya Indonesia menuju masa revolusi, dan yang menjadi panglima revolusi adalah Bung Karno selaku presiden RI. Beliau memberikan konsep Nasakom, Pancasila, dan gagasan BERDIKARI (Berdiri Diatas Kaki Sendiri),konsep-konsep tersebut bukan hanya diberikan pada bangsa Indonesia, tapi juga dunia.


Setelah berakhir pemerintahan Bung karno, masuklah masa pemerintahan orde baru, yang dikenal dengan pemerintahan otoriter dan penganut ekonomi neoliberalisme. Modal asing yang pada pemerintahan Bung Karno sangat dimusuhi,justru masa Orde baru dibujuk unuk datang. IMF dan Bank Dunia seperti lintah darat yang terus mengutangi pemerintah, kalau dulu aset Negara di kuasai oleh Negara,dan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, sesuai dengan amanah UUD 45 pasal 33, kemudian harus dikuasai pihak asing dan swasta.Dan memang bentuk pemerintahan otoriter dari rezim Orde baru telah tumbang, namun bentuk ekonomi neoliberalisme masih menjadi warisan untuk rezim SBY-Boediono.


Prof.Dr. Boediono adalah termasuk dari penganut liberalisasi ekonomi,yaitu dengan proyek swastanisasi, kemudian diangkat oleh pak SBY sebagai wakil presiden,begitu juga mantan mentri keuangan Sri Mulyani yang sekarang di World Bank, dan Maria Elka Pangestu saat menjadi mentri perdagangan melakukan kebijakan impor garam mencapai 1,07 juta ton (Diretorat jendral bea cukai Jawa Timur).


Bentuk penjajahan saat ini bisa juga dilihat dari British American Tobbaco yang mencaplok aset rokok nasional, pasar bebas ACAFTA, Nestle yang mencaplok aqua dan ades yang merupakan industry minuman kemasan, Chevron, Exxon Mobile, Newmont (New York Montana), Freeport dll semuanya mencaplok aset Negara ini, dan Indonesia hanya mendapatkan keuntungan sedikit,Indonesia laksana toko kelontongan bagi Negara-negara kapitalis.


Kapitalisme yang merupakan faktor utama dari sistem penindasan kaum kolonial merupakan musuh bersama dari para founding father bangsa ini, tapi kini kapitalisme sudah bergandengan mesra dengan para penguasa negeri ini. Maka, sebaiknya dalam memperingati hari pahlawan 10 November 1945 perlu kita mengambil semangat dari resolusi jihad, untuk mengusir aset-aset asing yang yang menjajah Indonesia, menolak struktur pemerintahan yang berisi banyak sindikat-sindikat.

0 komentar:

Posting Komentar